Gelombang kritik yang kerap diarahkan kepada guru dan sekolah setiap kali terjadi masalah pada peserta didik menunjukkan betapa sempitnya cara kita memandang pendidikan. Padahal ekosistem pendidikan hanya dapat berjalan ketika seluruh unsur memikul peran masing-masing.
Respons publik hampir selalu mengarah pada dua pihak: guru dan sekolah. Dalam hitungan jam, opini masyarakat terbentuk, sentimen menyebar, dan lembaga pendidikan beserta para pendidiknya menjadi pihak pertama yang disudutkan, bahkan sebelum klarifikasi dan investigasi dilakukan.
Padahal pendidikan tidak pernah berlangsung hanya di ruang kelas. Ia adalah ekosistem yang melibatkan orang tua, guru, sekolah atau madrasah, pemerintah daerah, lembaga teknis seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, legislatif, masyarakat, serta lingkungan sosial tempat anak tumbuh. Ketika hanya sekolah yang dituntut bertanggung jawab atas setiap persoalan peserta didik, itu menandakan perspektif kita terhadap pendidikan masih sempit dan tidak proporsional.
Di rumah, anak belajar empati, kontrol diri, sopan santun, komunikasi, dan batas-batas perilaku. Fondasi karakter dibentuk oleh pola asuh, bukan semata oleh kurikulum. Karena itu tidak adil jika setiap kali terjadi masalah, pertanyaan pertama adalah “Apa yang sekolah lakukan?” sementara pertanyaan “Apakah keluarga berperan sebagaimana mestinya?” nyaris tidak terdengar. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama, bukan pelengkap sistem.
Guru di Kabupaten Sukabumi, seperti di tempat lain, memikul beban berat. Mereka bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing moral, memediasi emosi, mengelola kelas, serta memenuhi administrasi yang kompleks. Namun publik sering lupa membedakan antara mengajar dan mendidik. Tidak semua pengajar otomatis menjadi pendidik yang utuh, tetapi tidak ada proses pendidikan yang dapat berjalan optimal jika hanya dibebankan pada sekolah. Guru bukan pengganti orang tua dan bukan penanggung jawab tunggal atas seluruh dinamika moral anak.
Selain keluarga dan sekolah, pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendidikan, serta Kantor Kementerian Agama memiliki fungsi strategis dalam perlindungan anak dan penjaminan mutu pendidikan. Jika pembinaan dan pengawasan hanya muncul setelah terjadi kasus, maka yang berjalan bukanlah sistem yang preventif, melainkan mekanisme yang reaktif.
Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah: apakah pendampingan psikologis tersedia? Apakah pengawasan berjalan aktif? Apakah evaluasi dilakukan secara berkala? Jika belum, maka persoalan pendidikan bukan hanya masalah teknis sekolah, tetapi masalah struktural yang perlu diperkuat.
Lingkungan sosial pun turut berperan. Kita masih sering menormalisasi ejekan, tekanan verbal, dan perilaku yang melukai mental anak atas nama candaan. Selama masyarakat masih memberi ruang bagi kekerasan simbolik, luka psikologis anak-anak tidak akan dianggap sebagai persoalan serius.
Melalui opini ini, POPDIKSI menegaskan bahwa pendidikan adalah ruang kolaborasi, bukan ruang saling menyalahkan. Jika seorang anak terluka, baik secara fisik maupun batin, seluruh unsur harus mengevaluasi diri dan memastikan hal tersebut tidak terulang. Setiap anak adalah amanah kolektif, bukan tanggung jawab tunggal satu profesi atau satu lembaga.
Apabila Kabupaten Sukabumi ingin menjadi wilayah yang ramah anak, aman bagi tumbuh kembang generasi, dan kuat dalam nilai kemanusiaan, maka seluruh unsur harus menjalankan perannya dengan kesadaran, empati, dan tanggung jawab. Sebab ketika satu anak gagal dilindungi, yang gagal bukan satu institusi-melainkan sistem yang tidak bekerja bersama.(**)
*Ketua POPDIKSI – Persatuan Orang Tua Peserta Didik Seluruh Sukabumi
Informasi : Sahabat Mading dimanapun berada, sahabat bisa mengirimkan karya ke situs ini. Karya boleh berupa artikel, puisi, cerpen, cerbung ataupun curhatan lainnya. Untuk saat ini, Mading belum menyediakan reward untuk yang mengirimkan tulisan. Enjoy!
Baca artikel lainnya. Klik disini
